Pengertian, Manfaat Dan Jenis - Jenis Pajak Menurut Direktorat Jenderal Pajak Indonesia

Pajak merupakan kontribusi harus terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi alias badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tak memperoleh imbalan dengan cara langsung dan dipakai untuk kebutuhan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari keharusan kenegaraan dan peran dan Harus Pajak untuk dengan cara langsung dan bersama-sama melaksanakan keharusan perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, bayar pajak bukan hanya merupakan keharusan, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran dan terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas keharusan pembayaran pajak, sebagai pencerminan keharusan kenegaran di bidang perpajakan berada pada anak buah masyarakat sendiri untuk memenuhi keharusan tersebut. Faktor tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam faktor ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan kegunaaannya berkeharusan meperbuat pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan kegunaaannya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberbagi pelayanan terhadap masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

JENIS PAJAK
Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia bisa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
Pajak Pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam faktor ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan.
Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, bakal dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) alias Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak derah, bakal dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah alias Kantor Pajak Daerah alias Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:
  • Pajak Penghasilan (PPh)
PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi alias badan atas penghasilan yang diterima alias diperoleh dalam sebuahTahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan merupakan setiap tambahan performa hemat yang diterima alias diperoleh Harus Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang bisa dipakai untuk konsumsi alias untuk meningkatkan kekayaan Harus Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu bisa berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
  • Pajak Pertambahan Kualitas (PPN)
PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak alias Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak alias Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak alias Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Tidak hanya dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak tertentu yang termasuk mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang termasuk mewah adalah:
  1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
  2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
  3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
  4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
  5. Jika dikonsumsi bisa merusak kesehatan dan moral masyarakat, dan mengganggu ketertiban masyarakat.
Pengertian, Manfaat  Dan Jenis - Jenis Pajak Menurut Direktorat Jenderal Pajak Indonesia

  • Bea Meterai
Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas pekegunaaanan dokumen, semacam surat perjanjian, akta notaris, dan kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang alias nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan alias pekegunaaanan tanah dan alias bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat tetapi demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan terhadap Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.  Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah mengenai PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan sudah diterbitkan. Jika dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut tetap tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat.  Mulai 1 januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan tetap tetap merupakan Pajak Pusat.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan sebagai berikut:

    Pajak Propinsi, meliputi:
  1.         Pajak Kendaraan Bermotor;
  2.         Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  3.         Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
  4.         Pajak Air Permukaan;
  5.         Pajak Rokok.
    Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
  1.         Pajak Hotel;
  2.         Pajak Restoran;
  3.         Pajak Hiburan;
  4.         Pajak Reklame;
  5.         Pajak Penerangan Jalan;
  6.         Pajak Mineral Bukan Besi dan Batuan;
  7.         Pajak Parkir;
  8.         Pajak Air Tanah;
  9.         Pajak sarang Burung Walet;
  10.         Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
  11.         Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib Pajak
Siapa yang digolongkan sebagai Harus Pajak merupakan orang pribadi alias badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan keharusan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Manfaat Pajak
Sebagaimana halnya perekonomian dalam sebuahrumah tangga alias keluarga, perekonomian negara juga mengetahui sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber mutlak penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara susah untuk bisa dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai hingga dengan pembiayaan beberapa proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum semacam jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan memakai uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga dipakai untuk pembiayaan dalam rangka memberbagi rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan hingga dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas alias pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga dipakai untuk mensubsidi barang-barang yang sangat diperlukan masyarakat dan juga bayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga dipakai untuk menolong UMKM baik dalam faktor pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi sebuahnegara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping kegunaaan budgeter (kegunaaan penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan kegunaaan redistribusi pendapatan dari masyarakat yang memiliki performa ekonomi yang lebih tinggi terhadap masyarakat yang performanya lebih rendah. Oleh sebab itu tingkat kepatuhan Harus Pajak dalam melaksanakan keharusan perpajakannya dengan cara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kegunaaan redistribusi pendapatan. Jadi pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat bisa diminimi dengan cara maksimal.
Pengertian, Manfaat Dan Jenis - Jenis Pajak Menurut Direktorat Jenderal Pajak Indonesia | Widia Muliadi | 5

0 komentar:

Posting Komentar