Pengertian Hukum Asuransi dan Bagaimana Cara Kerjanya Secara Lengkap

Pemakaian asuransi pasti telah tak asing lagi bagi terlalu kebanyakan orang, mengingat jumlah pemakai asuransi terus hari terus tinggi di Indonesia. Kesadaran masyarakat bakal pentingnya asuransi telah terus tinggi. Tetapi faktor tersebut tak dan merta membikin semua pemakai asuransi mengerti mengenai apa sebetulnya kegunaaan dan keuntungan yang didapatkan dalam asuransi yang dipakai oleh mereka, faktor ini dapat terjadi dampak minimnya pemahaman mengenai ketentuan dan sebuah kebijakan yang telah  ditetapkan di dalam sistem asuransi itu sendiri.

Dalam beberapa permasalahan, kami tak jarangkali menemukan nasabah yang sedih dan merasa dimenyesalkan dampak penggunaan asuransi yang dirasa tak maksimal dan tak sesuai dengan andalan mereka, di mana pada dasarnya faktor semacam ini dapat saja terjadi dampak minimnya pemahaman kami pada semua pasal dan peraturan yang sebetulnya “harus” kami pahami sebelum memutuskan untuk memakai asuransi.
 
Hukum Asuransi

Hukum asuransi merupakan kumpulan peraturan yang tertulis maupun tak tertulis, yang ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak yang sedang melakukan sebuah perjanjian asuransi (penanggung dan tertanggung).

Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam sebuah Pasal 246 KUHD, dengan jelas dikatakan bahwa asuransi alias pertanggungan merupakan sebuah perjanjian yang mengikat penanggung terhadap tertanggung dengan tutorial menerima sejumlah premi yang dimaksudkan untuk menjamin pergantian terhadap tertanggung dampak adanya kemenyesalan yang timbul, terjadinya kerusakan alias kehilangan keuntungan yang diinginkan, faktor tersebut mungkin bakal terjadi dampak terjadinya sebuahevenemen (momen yang tak pasti).

Sedangkan di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tanggal 11 Februari 1992 Mengenai Usaha Perasuransian (UU asuransi) dikatakan bahwa: Asuransi alias pertanggungan merupakan perjanjian yang terjadi di antara dua pihak alias lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri terhadap pihak tertanggung dengan tutorial menerima sejumlah premi asuransi untuk memberbagi layanan pergantian terhadap tertanggung dampak adanya kemenyesalan, kerusakan alias kehilangan keuntungan yang diinginkan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin akan dialami tertanggung dampak terjadinya sebuahmomen yang tak pasti, alias memberbagi sebuahpembayaran yang dilakukan sebab meninggal alias nasibnya seseorang yang dipertanggungkan.

Apabila merunut pada defenisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian di mana harus memenuhi syarat yang sebagaimana tertuang pada Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi dengan karakteristik “khusus” sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 1774 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: Sebuahpersetujuan untung-untungan (kans overeenkomst) merupakan sebuahlakukanan yang hasilnya, mengenai untung menyesalnya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung terhadap kejadian yang belum tentu.             

Dengan menonton ketentuan hukum di atas, maka tersedia beberapa faktor penting mengenai asuransi yang patut dicermati, di antaranya:
  • Perjanjian asuransi harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana perjanjian tersebut bersifat adhesif, yang artinya isi perjanjian tersebut telah ditentukan oleh perusahaan asuransi melewati kontrak standard.
  • Di dalam asuransi terdapat dua belah pihak yang terlibat pada sebuah perjanjian, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung, yang mana kedua pihak ini tak sama.
  • Asuransi mempunyai sejumlah premi yang merupakan sebuah bukti bahwa tertanggung menyetujui untuk melakukan sebuah perjanjian asuransi.
  • Perjanjian asuransi membikin pihak tertanggung dan pihak penanggung terbelit untuk melaksanakan keharusannya masing-masing.

Berdasarkan poin-poin di atas, maka sebuah asuransi “harus” mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
  • Subyek hukum, dalam faktor ini merupakan penanggung dan tertanggung.
  • Persetujuan leluasa yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung.
  • Benda asuransi dan kepentingan lainnya yang  berhubungan dengan tertanggung.
  • Tujuan sebuah perjanjian yang ingin dicapai oleh penangung dan tertanggung.
  • Risiko dan premi.
  • Evenemen (momen yang tak pasti) dan ganti menyesal yang bakal diberbagi oleh pihak penanggung.
  • Syarat-syarat dan kebijakan yang berlaku.
  • Polis asuransi sebagai bukti perjanjian.
Tujuan Asuransi

Pada dasarnya asuransi ditujukan sebagai bentuk perlindungan alias ganti menyesal terhadap pihak tertanggung dampak adanya sebuah momen yang belum pasti, di mana faktor ini terdiri dari beberapa kriteria semacam di bawah ini:
  • Asuransi sebagai Pengalihan Risiko
Ini merupakan tujuan mutlak dari asuransi, di mana pengalihan risiko dilakukan oleh tertanggung terhadap pihak penanggung. Faktor ini dapat terjadi sebab adanya kesadaran dan pemahaman yang baik dari tertanggung mengenai kemungkinan ancaman bahaya alias kemenyesalan terhadap harta bendanya alias keselamatan jiwanya. Asuransi dimaksudkan untuk menanggung segala macam kemenyesalan yang dapat saja terjadi atas diri tertanggung, jadi risiko  yang bakal diderita oleh tertanggung dan keluarga alias pakar warisnya menjadi kecil.

Dengan bayar sejumlah premi, maka tertanggung telah memindahkan risiko kemenyesalan yang mungkin dideritanya terhadap pihak penanggung (perusahaan asuransi). Dalam faktor ini penanggung bakal menerima premi dan mengambil alih semua beban resiko yang mungkin bakal dialami oleh tertanggung.
  • Asuransi Sebagai Ganti Menyesal
Asuransi juga mempunyai tujuan sebagai ganti menyesal, di mana faktor ini bakal dilakukan oleh pihak penanggung apabila sewaktu-waktu tertanggung mengalami sejumlah kemenyesalan yang mungkin saja terjadi menimpa diri tertanggung. Pada dasarnya kemungkinan bahaya alias kemenyesalan tersebut tidaklah rutin terjadi dan menimpa tertanggung, alias tak jarang kali kemenyesalan yang terjadi juga hanya bersifat sebagian dan bukan merupakan kemenyesalan total bagi tertanggung, maka pihak penanggung bakal membayarkan sejumlah ganti menyesal sesuai dengan jumlah asuransinya.
  • Asuransi Sebagai Pembayar Santunan
Pada dasarnya asuransi kemenyesalan dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian leluasa (sukarela) yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung. Tetapi di dalam prakteknya, perjanjian ini kemudian diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku, jadi pada akhirnya asuransi ini bersifat harus, di mana tertanggung bakal terbelit dengan penanggung dampak adanya perintah undang-undang dan bukan sebab perjanjian semata.

Asuransi ini tak jarang disebut sebagai asuransi sosial, yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari beberapa ancaman kecelakaan yang dapat saja mengdampakkan kematian alias cacat permanen. Dalam faktor ini biasanya tertanggung bakal membayarkan sejumlah kontribusi (premi) untuk memperoleh perlindungan dari pihak penanggung. Tertanggung yang bayar kontribusi tersebut merupakan mereka yang terbelit dalam sebuah hubungan hukum tertentu yang diatur berdasarkan undang-undang, semacam: hubungan kerja, penumpang angkutan umum, dan yang lainnya.
  • Asuransi untuk Kesejahteraan Anggotanya
Hal ini dapatnya berlaku di dalam sebuah perkumpulan, di mana berbagai orang yang terhimpun bakal menjadi tertanggung dari perkumpulan itu sendiri yang bertindak sebagai penanggung. Asuransi tipe ini mirip dengan tutorial kerja sebuah koperasi, yang mana asuransi ini saling menanggung alias asuransi usaha bersama yang tujuan utamanya merupakan menjamin kesejahteraan anggotanya. Di dalam asuransi ini, apabila salah satu anggotanya mengalami kejadian yang mengdampakkan kemenyesalan alias kematian, maka perkumpulan bakal bayar sejumlah uang terhadap anak buah tersebut (tertanggung).

Jenis - Jenis Asuransi
 
Pada umumnya, asuransi dapat digolongkan menjadi dua tahap besar, yakni:

1.  Asuransi Kemenyesalan, yang terdiri dari:
  •     Asuransi Kebakaran.
  •     Asuransi Kehilangan serta Kerusakan.
  •     Asuransi Laut.
  •     Asuransi Pengangkutan.
  •     Asuransi Kredit
2.  Asuransi Jiwa, yang terdiri dari:
  •     Asuransi Kecelakaan.
  •     Asuransi Kesehatan.
  •     Asuransi Jiwa kredit.

Berlakunya Auransi

Masa berlaku asuransi bakal didasarkan pada penutupan yang terjadi, di mana hak serta keharusan penanggung serta tertanggung bakal muncul pada saat ditutupnya asuransi mesikipun polis belum diterbitkan. Penutupan sebah asuransi dalam prakteknya yang dibuktikan dengan disetujuinya software alias ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) serta dibayarnya premi. Seusai adanya perjanjian kontrak sementara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung alias perusahaan asuransi harus menerbitkan polis asuransi, faktor ini diatur dalam Pasal 255 KUHD.

Batalnya Asuransi

Pada dasarnya, pertanggungan alias asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian, maka dengan demikian faktor ini mempunyai risiko batal alias dibatalkan apabila tak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Tetapi di luar KUHD tersebut, perjanjian asuransi juga dapat saja batal apabila terjadi berbagai poin di bawah ini:
  • Memuat keterangan yang keliru alias tak benar alias bila tertanggung tak mengumumkan hal-hal yang diketahuinya, di mana apabila faktor tersebut disampaikan terhadap penanggung bakal berdampak tak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD).
  • Memuat sebuah kemenyesalan yang telah ada sebelum perjanjian asuransi yang ditanda tangani (Pasal 269 KUHD).
  • Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pengumuman melewati  pengadilan membebaskan si penanggung dari segala keharusan yang bakal datang (Pasal 272 KUHD).
  • Tersedia sebuahakalan cerdik, penipuan, alias kecurangan si tertanggung (Pasal 282 KUHD).
  • Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tak boleh diperdagangkan serta atas sebuah kapal baik kapal Indonesia alias kapal asing yang dipakai untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tak boleh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).
Kesimpulan

Pada dasarnya semua undang-undang serta peraturan yang diterbitkan, semata-mata untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak yang meperbuat perjanjian (penanggung serta tertanggung), jadi hak serta keharusan keduanya dapat dilindungi serta mempunyai ketetapan di mata hukum. Oleh sebab itu, ada baiknya Kamu memahami betul apa saja hak serta keharusan sebagai pemegang asuransi
 
Pengertian Hukum Asuransi dan Bagaimana Cara Kerjanya Secara Lengkap | Widia Muliadi | 5

0 komentar:

Posting Komentar