Sistem Penegakan Hukum, Peradilan Nasional Dan Tindakan Anti Korupsi

Hukum, Peradilan Nasional Dan Tindakan Anti Korupsi - Dalam sebuah pemerintahan tentunya kesemua itu selalu dilandasi sistem - sistem penegakan yang mana sistem ini di dapat memberikan sebuah dampak yang baik bagi perkembangan sebuah bangsa dan negara.  Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang sistem penegakan hukum,peradilan nasional, dan tindakan anti korupsi.  Berikut ini beberapa sistem hukum dan peradilan nasional:

Sistem Hukum Dan Peradilan Nasional 
  • Pengertian Norma Hukum
  • Ciri - ciri norma hukum
  • Pengelompokan norma hukum
  • Tujuan Hukum
  • Peraturan perundang - undangan
  • Peradilan Nasional
Pembahasan :
  • Pengertian Norma Hukum
Norma hukum merupakan aturan - aturan yang dibuat oleh negara atau alat - alat perlengkapanya dan berlakunya dapat dipaksakan oleh alat - alat kekuasaan negara( polisi, jaksa, hakim)

  • Ciri - Ciri Norma Hukum
a. Adanya sebuah perintah dan larangan
b. Perintah dan larangan itu harus ditaati setiap orang

Dari pengertian dan ciri - ciri norma hukum tersebut dapat disimpulkan unsur - unsur norma hukum sebagai berikut ini :

-  Adanya aturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup manusia
-  Aturan tersebut dibuat oleh badan - badan resmi negara
-  Aturan bersifat memaksa
-  Adanya sanksi yang tegas dan memaksa
  • Pengelompokan Norma Hukum
A.  Ditinjau dari segi hubungan yang diaturnya
     a.  Hukum Publik : Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan            warga negara (HTN, HTUN, Hukum Pidana)
      b.  Hukum Privat : Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara            (hukum perdata, hukum dagang )
B.  Ditinjau dari segi aturannya
      a.  Hukum Material : Hukum material merupakan hukum yang berisi aturan tentang suatu                        perbuatan dan sanksinya atau konsekuensinya. Contoh : KUHP, KUH Perdata
      b.  Hukum Formal : Hukum formal merupakan hukum yang berisi aturan tentang cara penerapan              hukum material.  Contoh : KUHAP, KUHA Perdata
C.  Ditinjau Dari Ruang Lingkup Berlakunya
      a.  Hukum Nasional : Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku dalam batas teritorial                    suatu negara.  Contoh : Hukum perdata, Hukum tata negara dan lain - lain
      b.  Hukum Internasional : Hukum internasional merupakan hukum yang berlakunya tidak dibatasi            oleh batas teretorial negara tertentu. Contoh : Hukum perdata internasional
D.  Ditinjau Dari Segi saat Terbentuknya
      a.  Hukum Constitutum( Hukum Positif) : Merupakan hukum yang berlaku sekarang , bagi                        masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum consitutum (Hukum Positif) ini ada                ahli hukum yang menamakannya sebagai TATA Hukum"
      b.  Hukum Constituendum : Hukum ini merupakan hukum yang diharapkan berlaku pada waktu               yang akan datang
       c.  Hukum Asasi( Hukum Alam) : Hukum ini merupakan hukum yang berlaku dimana - mana                   dalam segala waktu dan untuk segala bangsa didunia

  • Tujuan Hukum
Beberapa Pendapat Mengenai Tujuan Hukum
  • Menutut Geny : Hukum bertujuan mencapai keadilan
  • Menurut Jeramy Bentham : HUkum menjamin adanya kebahagiaan yang sebesar - besarnya pada kehidupan manusia
  • Menurut DR. L.J. Apeldorm : HUkum bertujuan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai
  • Menurut Mr. Van Kant : Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap - tiap manusia agar kepentingan - kepentingan itu tidak dapat diganggu.
Dengan demikian diambil sebuah kesimpulan yang mana pada dasarnya hukum bertujuan mewujudkan keserasian antara ketertiban, ketentraman, dan keadilan( kedamaian)

  • Peraturan Perundang Undangan
Dalam pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.  Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan pancasila sebagai dasar dan idiologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai - nilai yang terkandung dalam pancasiila.  

Undang - Undang (UUD) 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang - undangan dibawah UUD

Jenis Dan Hirarkhi Peraturan Perundang - Undangan adalah sebagau berikut :, 
a.  Undang - undang Dasar 1945
b.  Undang - undang atau peraturan pemerintah pengganti undang - undang
c.  Peraturan Pemerintah
d.  Peraturan Presiden
e.  Peraturan Daerah
Hukum, Peradilan Nasional Dan Tindakan

  • Peradilan Nasional
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum unsur pokok negara hukum adalah adanya supermasi hukum, artinya hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi.  Pemerintah selaku penguasa tidak boleh bertindak sewenang - wenang.  Sikap individu tanpa kecuali , baik sebagai rakyat maupun sebagai penguasa harus tunduk pada hukum.

Sebagai pelaksana prinsip negara hukum 

Sebagai pelaksana prinsip negara hukum pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Badan - Badan Peradilan :
A.  Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang mempunyai tugas dan                         wewenang:
      a.  Mengadilli Tingkat Kasasi
      b.  Menguji peraturan perundang - undangan dibawah undang - undang
B.  Lingkungan Badan Peradilan 
      a.  Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya , mengenai perkara perdata,                    maupun perkara pidana
      b.  Peradilan Agama : peradilan bagi orang - orang beragama islam dalam perkara perkawinan ,                pewarisan, wasiat, hibah, wakaf serta shodaqoh berdasar hukum islam.
      c.  Peradilan Militer merupakan peradilan khusus bagi TNI yang melanggar hukum militer atau                pidana
      d.  Peradilan Tata Usaha: peradilan tata usaha merupakan peradilan yang menangani dan                         menyelesaikan perkara - perkara yang berkenan dengan tindakan penyimpangan pegawai atau              pejabat negara  dan merugikan anggota masyarakat dan negara indonesia
C.  Mahkamah Konstitusi adalah suatu mahkamah yang berwenang :
       a.  Mengadili pada tingkat pertama dan terahir yang bersifat final untuk menguji undang - undang             terhadap undang - undang dasar
       b.  Memutuskan sengketa kewenangan lembaga - lembaga negara
       c.  Memutuskan pembuatan partai politik
       d.  Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu
       e.  Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dengan pelanggaran Presiden atau                     Wakil Presiden
  • Peranan Lembaga - Lembaga Peradilan 
1.  Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda - bedakan orang
2.  Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat          tercapainya peradilan yang sederhana , cepat dan biaya ringan .
3.  Wajib untuk memeriksa dan mengadili , tidak boleh menolak untuk memaksa , mengadili dan              memutus perkara.
4.  Memaksa mengadili dan memutus perkara yang masuk dipengadilan 
5.  Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tingkat tinggi          oleh pihak yang bersangkutan
6.  Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada mahkamah agung oleh      pihak yang bersangkutan
7.  Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , pihak yang                    bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada mahkamah agung apabila terdapat hal      atau keadaan tertentu 

  • Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
Pengertian Korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koprasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ( pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999)

Unsur - Unsur Korupsi:
a.  Setiap Orang
b.  Melawan Hukum
c.  Memperkaya Diri Sendiri
d.  Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Faktor Atau Penyebab Mewabahnya Korupsi :

A.  Faktor Internal
      a.  Dorongan Kebutuhan : Terpaksa korupsi karna gaji yang jauh dari mencukupi dibanding                      kebutuhannya yang sangat besar akiba beban dan tanggung jawab yang sangat besar.
      b.  Dorongan Keserakahan : Dilakukan agar dapat hidup lebih mewah dapat memiliki barang -                  barang yang tidak bakal terbeli dengan gaji
B.  Faktor eskternal
      a.  Lingkungan : Diawali adanya tindakan yang tidak terpujilama kelamaan tindakan di anggap                wajar dan benar , Orang yang tidak melakukan ini akan dikucilkan teman - temannya
       b.  Peluang : Sebagai akibat lemahnya pengawasan  dan adanya kesempatan untuk melakukan.
C.   Aspek Individu Pelaku
       a.  Sifat Tamak : Dilakukan bukan karna butuh tetapi karna sifat ketamakan , ingin hidup serba                 mewah dan berlebihan
       b. Moral yang Kurang Kuat: Mudah tergoda melihat adanya peluang untuk melakukan korupsi
       c. Penghasilan yang kurang mencukupi
       e. Gaya Hidup yang konsumtif : gaya hidup yang disebabkan adanya iklan setiap saat selalu di                iming - imingi kehidupan yang lebih moderen, sepanjang ada peluang orang akan mewujudkan            kehidupan yang dijanjikan oleh iklan
       f.  Majas : Ingin memperoleh hasil tanpa bekerja keras
       g.  Ajaran agama yang tidak diterapkan

D.  Aspek Organisasi

      1.  Pemimpin tidak memberi teladan
      2.  Tidak ada kultur organisasi yang benar
      3.  Sistem akutabilitas tidak memadai
      4.  Sistem pengendalian manajemen lemah

E.  Aspek Budaya
     Masyarakat menghargai seseorang dari kekayaan yang dimilikinya , tidak terhadap kondisi itu,            dari mana kekayaan itu diperoleh

F.  Aspek Peraturan  Perundang - undangan 
     Peraturan kurang memadai adanya celah - celah untuk korupsi, kurang sosialisasi, sanksi tidak            konsisten

Upaya Dalam pemberantasan Korupsi Di Indonesia

A.  Menegakkan good govermance pengelolaan pemerintahan yang baik.  Baik buruknya dalam               sebuah pemerintahan dapat diukur sejauh mana menaati prinsip - prinsip dibawah ini :
      a.  Terjaminnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
      b.  Tegaknya supremasi hukum
      c.  Terjaminnya transpirasi arus informasi yang bebas
      d.  Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan                     kesejahtraan mereka.
      e.  Proses pemerintahan dan lembaga - lembaga membuahkan yang sesuai dengan kebutuhan                    masyarakat
      f.  Para pengambil keputusan bertanggung jawab penuh baik kepada masyarakat maupun kepada              lembaga yang berkepentingan
      g.  Para pemimpin memiliki prospektif yang luas dan jauh kedepan atas pemerintahan yang baik.

B.  Political Will Pemerintah : Niat pemerintah untuk membrantas korupsi dengan sungguh -                     sungguh.  Hal ini diwujudkan ditindak lanjuti :

       a.  Diundangkan UU No. 28 Th 1999 : Pemberantasan Korupsi
       b.  Diundangkan UU No. 20 Th 2001 : Perubahan UU No 31 Th 1999
       c.  Diundangkan UU No. 30 Th 2002 : Komisi Pemberantasan Korupsi
       d.  Inpres No 5 tahun 2004 tentang percepatan pembrantasan korupsi
       e.  Kepres No. 11 Tahun 2005 , pembentukan tim kordinasi pembrantasan tindak pidana korupsi               (Tipikor)
       f.  Pembentukan Pengadilan Tindak pidana korupsi

  • Peran Serta Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi , hal itu diwujudkan :

a.  Hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak          pidana korupsi
b.  Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya      dugaan korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi
c.  Hak menyampaikan saran dan pendapat secara  bertanggung jawab kepada penegak hukum
d.  Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum      dalam waktu paling lama 30 hari.
e.  Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan hak - hak hadir sebagai              saksi.

Demikian pembahasan singkat tentang sistem penegakan hukum , peradilan nasional dan anti korupsi.  Semoga dengan membaca artikel ini teman - teman semua dapat mempelajari dan mengetahui sistem hukum yang berada di indonesia.  Terimakasih Semoga Bermanfaat


Sistem Penegakan Hukum, Peradilan Nasional Dan Tindakan Anti Korupsi | Widia Muliadi | 5

0 komentar:

Posting Komentar