Sistem Hukum Internasional Dan Mahkamah Internasional

Sistem Hukum Internasional Dan Mahkamah Internasional - Pada Era Globalisasi, Hubungan sesama bangsa sangat mungkin terjadinya sebuah pertikaian akibat perbedaan dan kesalahpahaman yang terjadi antara dua atau beberapa negara atau bangsa mengenai sesuatu hal.  Untuk menjamin sebuah aktivitas hubungan antar bangsa maupun antar negara agar tetap selalu baik dan mampu atau dapat mengatasi sebuah permasalahan atau sengketa yang terjadi dalam hubungan antar negara.  Hal ini sangat diperlukan suatu bentuk peraturan yaitu hukum internasional.

Berikut ini adalah sebuah ungkapan para ahli tentang Hukum Internasional :
  • JG Strake 
Mernurut JG Strake hukum internasional merupakan sekumpulan peraturan yang sebagian besar terdiri dari asasi dan karna itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara.
  • Mochtar Kusuma Atmaja
Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas - batas negara, antar negara dengan negara, negara dengan subyek hukum internasional lainnya yang bukan negara atau subyek hukum negara satu sama lain.

Berikut Ini Beberapa Asas - Asas Hukum Internasional :
  • Asas Teritorial
Asas teritorial menyatakan bahwa negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada diwilayahnya.
  • Asas Kebangsaan
Asas Kebangsaan menyatakan bahwa negara mengatur warga negaranya artinya setiap warga negara dimanapun berada dibawah jangkauan hukum - hukum negara asalnya.
  • Asas Kepentingan Umum
Pada asas kepentingan umum dijelaskan bahwa negara melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat

Dari penjelasan diatas tentunya kita dapat mengambil sebuah poin tentang makna dan asas sebuah hukum yang mana sudah saya tuliskan juga beberapa asas - asas hukum internasional.  Pada pembahasan berikutnya kita akan mencoba membahas tentang subyek, sumber, ratifikasi hukum internasional

Subyek Hukum Internasional 
  • Negara - negara yang berdaulat
  • Perserikatan negara - negara
  • Organisasi - organisasi internasional
  • Tahta Suci Roma atau Gereja Katholik yang dikepalai oleh seorang Sri Paus
  • Kaum Belligerensi
  • Individu
Hukum Internasional berdiri tentunya berdasarkan sebuah sumber, Berikut ini sumber hukum Internasional :

Sumber Hukum Internasional

Sumber HUkum Internasional Menurut Starke Ada Lima Bentuk Yaitu :
  • Kebiasaan
  • traktaat
  • Keputusan - keputusan pengadilan atau badab arbitrase
  • Karya - karya yuridis
  • Keputusan atau ketetapan organisasi internasional
Sumber - sumber hukum yang dipakai mengadili dan menyelesaikan sengketa ditetapkan dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional :
  • Perjanjian Internasional
  • Kebiasaan Internasional
  • Prinsip - prinsip yang diakui oleh negara - negara beradab
  • Keputusan Pengadilan
  • Pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya
Sistem Hukum Internasional Dan Mahkamah Internasional

Raftifikasi Hukum HUkum Internasional Menjadi Hukum Nasional

Pembuatan sebuah Hukum( perjanjian) Internasional baik bilateral maupun multirateral dilakukan melalui beberapa tahap, yakni : 
  1. Perundingan (negociation), 
  2. Penandatanganan (Signature),
  3. Pensahan ( Raftification)
Berikut ini penjelasan tentang tahap - tahap tentang pembuatan Sebuah hukum :
  • Pengertian Raftifikasi
Pengertian raftifikasi adalah tingdakan pensahan yang dilakukan kepala negara - negara guna mengadakan peninjauan serta pengamatan yang seksama
  • Tujuan Raftifikasi
Tujuan Raftifikasi ialah memberikan kesempatan kepada negara - negara guna mengadakan peninjauan serta pengamatan yang seksama
  • Sistem Raftifikasi
Dalam sebuah raftifikasi dibagi menjadi beberapa macam :
  1. Sistem raftifikasi semata mata dilakukan oleh badan exsekutif
  2. Sistem raftifikasi yang semata mata dilakukan oleh badan legislatif
  3. Sistem campuran yang dilakukan oleh badan exsekutif dan legislatif
Raftifikasi dinegara Republik Indonesia di atur dalam sebuah Undang - Undang Dasar (UUD) 1945 dalam : 
  • Pasal 11 Ayat (1) 
Pada pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa : Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara - negara lain.
  • Pasal 11 Ayat (2)
Pada pasal 11 ayat 2 menjelaskan bahwa : Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang - undang harus dengan persetujuan DPR.

Mahkamah Internasional

Wewenang Mahkamah Internasional yang diatur dalam pasal 36 statuta, sebagai berikut :
  • Semua sengketa, yang oleh para pihak diserahkan pemutusnya kepada mahkamah dan juga semua masalah yang secara khusus ditentukan dalam piagam PBB, atau dalam traktaat atau dalam konvensi
  • Wewenang Mahkamah dalam sengketa hukum mengenai
1.  Penafsiran suatu masalah
2.  Soal hukum Internasional
3.  Adanya perbuatan yang apabila dilakukan merupakan pelanggaran suatu kewajiban internasional
4.  Sifat dan jumlah penggantian suatu kerugian sebagai akibat pelanggaran kewajiban internasional

Dalam sebuah penyelesaian sengketa oleh mahkamah internasional hanya dapat dimintakan oleh negara dalam persengketaanya dengan negara lain dan organisasi internasional, sedangkan individu tidak dapat berperkara dihadapan mahkamah internasional.

Sistem Hukum Internasional Dan Mahkamah Internasional - Demikian penjelasan singkat tentang Sistem Hukum dan Mahkamah Internasional.  Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi teman - teman semua.  terimakasih
Sistem Hukum Internasional Dan Mahkamah Internasional | Widia Muliadi | 5

0 komentar:

Posting Komentar